Saat ini, Aliansi Nasional Irak merupakan aliansi yang merangkul berbagai kelompok politik, etnis, dan mazhab di Irak. Namun PM Irak, Nouri al-Maliki absen dalam aliansi baru ini. Pertentangan dan silang pendapat antara Nouri al-Maliki dan Ibrahim al-Jaafari soal posisi ketua aliansi sepertinya berpengaruh pada ketidakhadiran al-Maliki dalam aliansi ini.
Sayid Abdul Aziz Hakim, ketua majelis tinggi Irak hari Rabu lalu wafat di rumah sakit Tehran, Iran setelah berjuang keras melawan penyakit kanker paru-paru. Setelah diadakan acara penghormatan terhadap beliau di Tehran dan Qum, jenazah Sayid Abdul Aziz Hakim kemudian diterbangkan ke Irak. Setibanya di Baghdad, diadakan acara penyambutan yang dihadiri oleh Presiden Jalal Talabani, Perdana Menteri Nouri Maliki dan tokoh-tokoh penting serta sejumlah dubes asing.
Sayid Abdul Aziz Hakim lahir di kota Najaf, Irak pada 1949 di tengah keluarga ulama. Ayah beliau adalah seorang marja besar Syiah, Ayatullah al-Udzma Sayid Mohsen Hakim. Ketujuh saudaranya gugur syahid di tangan rezim Saddam Hussein. Setelah Ayatullah Muhammad Baqir Sadr mengeluarkan fatwa perang bersenjata melawan Saddam, Hakim bangkit mendirikan Gerakan Mujahidin Irak yang merupakan cikal bakal terbentuknya pasukan Badr. Gerakan Mujahidin Irak merupakan gerakan pertama yang memangku senjata melawan kediktatoran Saddam.
Pada 1981, Sayid Abdul Aziz Hakim bersama saudaranya Syahid Muhammad Baqir Hakim hijrah ke Iran dan bersama sejumlah ulama Irak lainnya membentuk Organisasi Jamaah Ulama. Pada 1982, organisasi ini berganti nama menjadi Majelis Tinggi Revolusi Islam Irak. Pasca tergulingnya Saddam Hussein, Syahid Muhammad Baqir Hakim kembali ke kota Najaf dan Sayid Abdul Aziz Hakim pergi ke Baghdad untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembentukan pemerintah nasional Irak. Pada masa itu, Dewan Pemerintahan Irak dibentuk untuk melawan dominasi kekuasaan para pejabat AS.
Pada 29 Agustus 2003, Ketua Majelis Tinggi Revolusi Islam Irak saat itu, Muhammad Baqir Hakim gugur syahid dalam sebuah aksi teror di kota Najaf dan anggota dewan pusat organisasi ini secara aklamasi memilih Sayid Abdul Aziz Hakim sebagai ketua baru mereka. Seiring perkembangan kondisi di Irak, majelis ini mengubah namanya menjadi Majelis Tinggi Islam Irak dan meneruskan perjuangan lewat kanal politik dan diplomasi. Karir politik Sayid Abdul Aziz Hakim menanjak dari menjabat sebagai ketua Majelis Tinggi Islam Irak, presiden Dewan Pemerintahan Irak hingga ketua Aliansi Irak Bersatu.
Berita wafatnya Sayid Abdul Aziz Hakim mendapat publikasi luas media-media Irak, Timur Tengah dan dunia. Presiden Irak, Jalal Talabani dalam pesan dukanya menyebut Abdul Aziz Hakim sebagai sahabatnya dan pejuang besar yang memiliki andil dalam menggulingkan rezim Saddam. Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki dalam keterangannya juga menyebut tokoh politik itu sebagai pejuang, ulama besar, dan pembela hak-hak bangsa Irak dalam membentuk sistem pemerintahan yang berlandaskan keadilan dan persamaan. Majelis Tinggi Islam Irak dalam statemennya juga mengucapkan belasungkawa kepada bangsa Irak dan menilai Sayid Abdul Aziz Hakim sebagai politikus ulung dan tokoh berpengaruh Irak selama beberapa tahun terakhir.
Di hari-hari terakhir Sayid Abdul Aziz Hakim terbentuklah Aliansi Nasional Irak yang menggantikan Aliansi Irak Bersatu. Setelah para pemimpin Aliansi Irak Bersatu melakukan penjajakan dan lobi-lobi politik dengan sejumlah kelompok dan partai, akhirnya mereka mendeklarasikan sebuah aliansi baru dengan nama "Aliansi Nasional Irak" untuk terjun ke kancah kompetisi pada pemilu 2010. Aliansi Nasional Irak merupakan pengganti Aliansi Irak Bersatu. Ketua aliansi baru ini, Ibrahim al-Jaafari dalam jumpa persnya mengatakan, Aliansi Nasional Irak dideklarasikan untuk menciptakan persatuan di Negeri Kisah 1001 Malam ini.
Aliansi Nasional Irak terdiri dari sejumlah partai dan kelompok antara lain; Dewan Tinggi Islam Irak, pimpinan Abdul Aziz Hakim, Kelompok Badr, pimpinan Hadi al-Amiri, Kelompok Sadr, pimpinan Moqtada Sadr, Gerakan Reformasi, pimpinan Ibrahim al-Jaafari, Konferensi Nasional, pimpinan Ahmad Chalabi, cabang dari Partai al-Dakwah pimpinan Abdul Karim al-Anzi dan juga tiga kelompok Sunni, satu organisasi Kristen, dan juga sejumlah organisasi Turkmenistan dan Kurdistan.
Saat ini, Aliansi Nasional Irak merupakan aliansi yang merangkul berbagai kelompok politik, etnis, dan mazhab di Irak. Namun PM Irak, Nouri al-Maliki absen dalam aliansi baru ini. Pertentangan dan silang pendapat antara Nouri al-Maliki dan Ibrahim al-Jaafari soal posisi ketua aliansi sepertinya berpengaruh pada ketidakhadiran al-Maliki dalam aliansi ini.
Meski sebagian pengamat politik menilai ketidakhadiran partai pimpinan Al-Maliki akan menciptakan kepincangan dalam tubuh Aliansi Nasional Irak dan komunitas Syiah untuk memasuki pertarungan pemilu. Tapi kehadiran berbagai kelompok akan menjadi titik kuat dan penutup kepincangan tadi terlebih strategi utama Aliansi Nasional Irak adalah menggairahkan perekonomian dan menciptakan keamanan dan stabilitas.
Menciptakan hubungan baik dengan seluruh tetangga Irak dan bertekad untuk melaksanakan demokrasi merupakan bagian dari tujuan pembentukan aliansi baru ini. Aliansi Nasional Irak telah menuangkan tujuan-tujuannya dalam sebuah Anggaran Dasar yang berjumlah 24 pasal. Di antara sejumlah tujuan penting pembentukan Aliansi Nasional Irak adalah memperhatikan tuntutan dan pandangan pihak lain, menjaga hak-hak warga, menegaskan persatuan Irak, dan menciptakan hubungan berimbang dengan negara-negara di kawasan.
Aliansi Nasional Irak merupakan aliansi pertama yang secara resmi menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam pemilu parlemen pada 2010. Para pengamat politik memperkirakan bahwa sejumlah kelompok lain juga akan bergabung dengan aliansi ini jika memperhatikan keragaman susunan internal aliansi dan dekatnya dengan masa pemilu. Terwujudnya hal ini akan memperkuat posisi aliansi dalam struktur pemerintahan mendatang, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.
Pekan lalu, Menteri Lingkungan Hidup Irak, Narmin Ahmad Othman memperingatkan terkait keberadaan jutaan ranjau yang masih tersisa di wilayah Irak dan sisa-sisa peralatan militer yang terkontaminasi dengan uranium yang diperlemah. Ia menekankan, peralatan militer tersebut akan mencemari Irak dan mengancam warga. Narmin Othman mengatakan, AS pada tahun 2003 menggunakan dua ribu ton uranium yang telah diperlemah saat menginvasi Irak dan saat perang Teluk Persia tahun 1991 juga menggunakan 320 ton uranium ini di Irak, sehingga 140 ribu warga negara ini mengidap penyakit kanker.
Narmin Othman menegaskan, ulah AS yang menggunakan senjata uranium yang telah diperlemah di Irak mengakibatkan 350 wilayah tercemar dan setiap tahunnya tercatat delapan ribu warga negara ini menderita berbagai penyakit kanker. Ia juga menyebutkan jumlah ranjau yang belum meledak di Irak mencapai 25 juta. Ranjau tersebut peninggalan dari Saddam Husein dalam perang melawan Iran dan setiap harinya ranjau tersebut mengambil korban. Pejabat Irak mengakui ranjau-ranjau yang belum meledak ini telah menjadi ancaman serius.
Bagi pemerintah Baghdad sendiri, ranjau yang belum meledak dan senjata uranium rendah telah menjadi beban berat karena mereka harus mengeluarkan dana besar untuk menangani masalah ini. Narmin Othman menyatakan, dana sebesar seratus juta dolar di departemen lingkungan hidup tidak cukup untuk menghadapi fenomena ini. Pemerintah Baghdad telah meminta masyarakat internasional untuk membantu Irak dalam menyelesaikan dampak negatif dari dua perang ini.[islammuhammadi/mt/iribnews]
Users' Comments (0) 
|
|
|
