Bintangnya seorang yang bernama Anggodo Widjojo. Dia bisa begitu leluasa mengatur para petinggi Kejaksaan Agung dan kepolisian untuk menyusun skenario mengkriminalkan pejabat KPK.Seorang Presiden tidak bisa mengintervensi penegak hukum, tetapi seorang Anggodo Widjojo menjadi amat perkasa. Pejabat Kejaksaan Agung dan kepolisian begitu mudah dia taklukkan.

Kita patut memberi apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi karena telah menciptakan lorong untuk membuka rekaman percakapan itu. Berhari-hari bahkan berminggu-minggu, rekaman percakapan rekayasa kriminalisasi KPK itu hanya menjadi bahan diskusi. Polisi bahkan mengancam akan mengusut pihak yang merekam, mengedarkan, dan menyita transkrip rekaman yang menghebohkan itu. Tetapi polisi tidak menyebutkan apakah juga akan mengusut pihak yang namanya disebut dalam rekaman itu. Langkah Mahkamah Konstitusi membuka rekaman itu membuat semuanya menjadi terang benderang.

Masyarakat memang marah. Publik pantas geram mengetahui penegak hukum diperalat cukong. Tetapi bersamaan dengan itu, hasrat publik tersalurkan dan masyarakat menemukan jalan pelampiasan.Banyak pertanyaan, termasuk dari Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, apa relevansinya sidang

Mahkamah Konstitusi mendengarkan rekaman percakapan rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK? Bukankah tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menguji sebuah UU terhadap UUD? Sembilan pendekar konstitusi tentu bukan orang sembarangan yang ujuk-ujuk memanfaatkan isu politik.

Majelis hakim konstitusi tentu memiliki alasan amat kuat untuk membuka rekaman itu dalam persidangan terbuka. Dan alasan yang paling utama bagi hakim konstitusi adalah penegakan hak asasi manusia dan keadilan.

Kita kian percaya bahwa Mahkamah Konstitusi semakin cerdas mengukuhkan diri sebagai pilar penegakan hukum dan HAM. Di tengah tuntutan transparansi, Mahkamah Konstitusi menjadi pendobrak pihak-pihak yang masih sok main kuasa. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, misalnya, dengan piawai mengatakan polisi tidak perlu menyita rekaman rekayasa milik KPK karena bisa mengambilnya di Mahkamah Konstitusi.

Seluruh warga bangsa telah mengetahui isi rekaman yang dibuka Mahkamah Konstitusi. Isi rekaman itu telah menampar wajah kita semua sebagai bangsa. Kita pantas malu sebagai bangsa karena telah gagal membina jaksa dan polisi.

Jika itu aib, aib kita sebagai bangsa. Bila itu kebobrokan, itu kebobrokan kita sebagai bangsa. Dan itulah jasa terbesar Mahkamah Konstitusi. Telah memberi kita cermin yang bening untuk mengaca. [islammuhammadi/mt/mediaindonesia]

Users' Comments (0)

Add your comment