Menanggapi tulisan Bang Fadroel berjudul, PETISI Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK), saya ada catatan kecil buat beliau. Namun anggap saja catatan saya ini, sekedar coretan dinding, tidak ilmiah bahkan terkesan ngawur.

Bang Fadjroel….harus saya akui, bahwa saya mendukung dan mencintai KPK, namun bukan berarti saya mendukung mati-matian. Bukan karena rumor dan fakta yang mengatakan selama berdiri sampai saat ini KPK masih tampak melakukan tebang pilih. Sebut saja kasus aliran dana non-budgeter DKP tahun 2004 yang terhenti sampai pada mantan Menteri DKP Rokhmin Dahuri. Apalagi sampai saat ini, KPK masih belum berhasil mengusut tuntas kerugian negara dalam kasus BLBI. Bukan…. Bukan alasan itu.

Dukungan saya kepada KPK, bukan berarti saya tidak mendukung Kepolisian, Kejaksaan dan DPR. Sebagaimana saya mencintai KPK secara institusi, maka cinta saya jatuh ke Kepolisian, Kejaksaan sekaligus DPR juga secara institusi, bukan personal!. Saya berharap, sebagaimana yang lain juga berharap, agar Polri maupun Kejaksaan sesegera mungkin melakukan reformasi birokrasi dan pembenahan sumber daya. Karena bagaimanapun, lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, pun DPR merupakan pilar penting dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Yang harus kita lawan bukan Kepolisian,… yang harus kita lawan bukanlah DPR. Juga yang harus kita tebas bukan pula Kejaksaan, namun aparat kepolisian (termasuk petinggi) yang arogan, yang berusaha mengkriminalkan orang lain dengan dalil-dalil bikinan. Aparat Kejaksaan yang memanipulasi hukum, dan anggota DPR dan yang tak berdaya bertarung.

Tegasnya… bahwa musuh sejati bangsa Indonesia adalah para pelaku korupsi dan konspirasi, bukan insitusi yang sah dan dilindungi oleh undang-undang.

Semua pihak yang terlibat dari setiap institusi harus segera diseret ke meja hijau. Semua harus diselesaikan dengan proses hukum yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan public dapat pulih kembali.

Oleh karena itu, dalam surat pernyataan petisi yang ditulis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK)

Nomor satu yang menyebutkan:

1. 1.      Mendukung Tiga Rekomendasi Tim 8, terutama rekomendasi bahwa, “Fakta dan proses hukum yang dimiliki penyidik Polri tidak cukup bagi dilanjutkannya proses hukum tindak pidana penyuapan ataupun pemerasan kepada Chandra M. Hamzah maupun Bibit S. Rianto.”

Setelah menimbang dan memperhatikan nampaknya Bang Fadroel terjebak dalam permainan.

Berdalil tulisan “Negara Indonesia adalah negara hukum,” itulah bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kemudian ditegaskan lagi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan demikian semua warganegara Indonesia harus tunduk kepada hukum, dan tidak boleh tunduk, menghamba maupun menjadi kaki tangan atau orang bayaran para mafia hukum. Setiap warganegara juga tidak boleh melindungi para mafia hukum dan menempatkan mereka berdiri di atas hukum (above the law).

Maka,

1. Rekomendasi Tim 8 yang merekomendasikan bahwa proses hokum tindak pidana penyuapan ataupun pemerasan kepada Chandra M. Hamzah maupun Bibit S. Rianto bertentangan dengan dalil tulisan bang Fadroel [kutipannya diatas].
2. Rekomendasi Tim 8 yang merekomendasikan bahwa proses hokum tindak pidana penyuapan ataupun pemerasan kepada Chandra M. Hamzah maupun Bibit S. Rianto sesungguhnya adalah dalam rangka meredam gerakan massa yang haus akan keadilan, haus akan kebenaran, haus akan kejujuran. Dan redaman ini hanya bersifat sementara. Karena akar masalah tetap terpelihara dan tidak tercerebut dari pondasinya. Jika ini dibiarkan, maka akan ada ledakan yang lebih besar yang efeknya maha dahsyat.

Oleh karena itu, KOMPAK seharusnya meminta kepada Tim 8 untuk segera mengusut dan mencerabut akar permasalahan dan membiarkan penyidikan tuntas, supaya nampak siapa buaya sesungguhnya, dan siapa cicak sesungguhnya. Dan inilah keadilan dan bukan rahman dan rahim yang merusak tatanan dan system Republik Indonesia.

Akhirnya saya juga berteriak : “Musnahkan Mafia Hukum, Supaya Indonesia Sehat,” agar setiap warganegara Indonesia kembali meyakini bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”[]

Redaksi Islammuhammadi

*Tulisan ini dimuat di www.politikana.com

Users' Comments (0)

Add your comment