|
Ahmadinejad Bicara Tentang Keadilan (1) |
|
|
|
Keadilan Global, Prinsip Awal Negara Islam
Menegakkan keadilan merupakan tujuan terbesar para nabi dan wali Allah. Keadilan adalah harapan dan cita-cita seluruh pecinta kebebasan di dunia. Bila muncul keadilan, gelapnya ketidakadilan, diskriminasi dan kezaliman bakal musnah. Hasrat jiwa masyarakat dapat terpuaskan dengan manisnya keadilan yang dicintai Allah dan bergabung dengan hakikat. Dengan semerbak keadilan, mereka yang selama ini tersesat akan kembali ke jalan yang benar. Pemerintah Iran saat ini dengan mengikuti budaya Islam murni dan dengan memperhatikan tuntutan publik akan berusaha sebisanya menggelar keadilan di segala bidang. Keadilan dalam distribusi kesempatan, fasilitas, pengalokasian sumber-sumber bagi sejumlah daerah tertinggal, potensi dan kapasitas, memberantas kemiskinan, melawan diskriminasi dan korupsi di lembaga-lembaga pemerintah harus menjadi pedoman. Ke depan kita bakal menghadapi banyak rintangan, namun keberhasilan kita bergantung pada partisipasi seluruh rakyat dan tunduk pada kelaziman pelaksanaan keadilan.
Kini manusia di seluruh dunia haus akan keadilan. Keadilan menjadi jaminan perdamaian yang berkelanjutan. Dengan keadilan, hak bangsa-bangsa, masyarakat lemah, tertindas dan terzalimi dapat diambil kembali. Diskriminasi dan standar ganda yang diterapkan dalam hubungan luar negeri dan internasional akan menghancurkan setiap sarana yang mampu menciptakan kesepahaman dan kerjasama. Bangsa-bangsa di dunia tidak dapat menerima hubungan internasional semacam ini.
Penerapan standar diskriminatif dan standar ganda terhadap bangsa-bangsa serta adanya sejumlah negara yang memiliki hak dan keistimewaan khusus di bidang ekonomi, politik, sains, teknologi dan membatasi bangsa-bangsa lain dari hak-hak ini. Fenomena ini dengan sendirinya menjadi bukti ketidakadilan yang nyata. Republik Islam Iran berusaha agar seluruh bangsa di dunia merasakan perdamaian berkelanjutan di balik bayang-bayang keadilan di seluruh bidang. Keadilan harus menjadi tolok ukur yang mengatur hubungan internasional. Oleh karenanya, unsur-unsur yang mengancam dunia seperti senjata pemusnah massal, kimia dan mikroba yang berada di tangan kekuatan-kekuatan hegemoni harus dimusnahkan.[1]
Upaya Pemerintah Menerapkan Prinsip Keadilan
Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam masalah keadilan adalah distribusi fasilitas dan kesempatan dengan mencermati tingkat keterbatasan, potensi dan kapasitas di seluruh daerah satu negara. Hendaknya apa saja yang dapat didistribusikan segera diidentifikasi untuk dibagikan kepada masyarakat dengan tolok ukur yang telah saya katakan. Saya tidak membayangkan para anggota parlemen yang terhormat puas dengan terpusatnya sebagian besar fasilitas dan pengambilan keputusan tanpa ada alasan rasional. Akan tetapi pada prinsipnya anggota parlemen akan berusaha untuk melawan keterbatasan yang ada dan memanfaatkan seluruh kapasitas yang ada berdasarkan tingkat keterbatasan dan pontensi setiap provinsi. Hal ini tentu saja berbeda dengan sentralisasi yang ada saat ini.
Ketika fasilitas, modal baik materi maupun spiritual adalah milik negara dan tugas pemerintah dan parlemen adalah menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan nasional, maka tidak ada alasan untuk menekan rakyat. Kantor-kantor dan para stafnya semestinya membantu rencana dan proyek yang ada. Tidak ada alasan untuk meningkatkan biaya kantor dan stafnya, sementara nilai ekonomis rencana dan program yang ada masih dipertanyakan. Tidak dapat diterima bila ada satu pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh 10 orang dalam satu bangunan senilai 50 juta harus dikerjakan oleh 20 orang dalam sebuah bangunan bernilai milyaran.
Mengapa penanaman modal harus diblokir? Pada prinsipnya kantor-kantor yang memiliki proyek dan rencana harus punya aktivitas nyata. Langkah ini bakal membebaskan ribuan milyar Tuman modal nasional, sekaligus menghapus biaya berat administrasi. Tentu saja ini hanya satu percontohan. Aktivitas pembangunan, ekonomi, penanaman modal untuk produksi dan penciptaan lapangan kerja di pelbagai daerah bakal menemukan arahnya yang benar bila diatur berdasarkan kebutuhan, tingkat keterbatasan, kapasitas dan potensi materi dan spiritual daerah tersebut.
Sumber-sumber kekayaan dan fasilitas yang kita miliki bukannya tidak terbatas. Oleh karena itu, distribusi yang dilakukan harus berdasarkan prinsip-prinsip dan yang paling penting adalah keadilan. Patut dicamkan bahwa keadilan tidak hanya berfungsi sebagai indikator distribusi fasilitas. Mengacuhkan segala kapasitas dan potensi materi dan spiritual sejatinya sama dengan tidak memanfaatkan fasilitas milik rakyat dan memusnahkan modal yang ada. Hal ini dengan sendirinya menjadi contoh dari kezaliman dan ketidakadilan.[2]
Sebab-Sebab Ketidakadilan
Menurut saya sebab-sebab ketidakadilan adalah sebagai berikut:
1. Segala bentuk kinerja kinerja, yakni orientasi ekonomi dan program.
2. Tidak ada pengalokasian yang tepat akan sumber-sumber kekayaan dan dukungan pemerintah.
3. Bunga bank yang tinggi.
4. Sentralisasi di Tehran dan sebagian kota-kota besar.
5. Biaya konsumsi pemerintah yang tinggi.
6. Sebagian kinerja yang salah dan ilegal.
7. Adanya pencari kesempatan dan korupsi[3]
Program Pemerintah Harus Berdasarkan Keadilan
Poin selanjutnya adalah penekanan pada setiap program pemerintah yang ada harus berdasarkan keadilan. Satu hal yang dilupakan selama masa penyusunan program di negara kita adalah benang tasbih dan variabel yang memberikan tujuan dan hasil kepada seluruh seluruh kerja keras kalian. Tanpa sentralisasi keadilan, sekalipun kita bekerja keras dan menanam modal untuk negara ini selama seratus tahun ke depan, patut diketahui kita tidak akan sampai pada titik yang diinginkan dalam rencana jangka panjang kita. Sejatinya ini kinerja paling mendasar di mana semua program dan pelaksanaan yang kita susun dan lakukan harus berada di bawah prinsip keadilan.[4] [islammuhammadi/sl]
1. Pidato di acara pengukuhan sebagai Presiden Republik Islam Iran, 12 Mordad 1384 (3 Agustus 2005)
2. Pidato di acara pengambilan suara mosi percaya kepada para menteri yang diusulkan kepada Parlemen Republik Islam Iran, 30 Mordad 1384 (21 Agustus 2005)
3. Ibid.
4. Pidato saat memperkenalkan Doktor Farhad Rahbar, 5 Shahrivar 1384 (27 Agustus 2005)
Users' Comments (0) 
|
|
|
